Apabila kita membahas komunikasi politik tentunya akan mengkaitkan 2 bidang yaitu komunikasi dan politik, dimana kedua bidang ini merupakan bidang yang sangat dominan khususnya pada perkembangan teknologi yang semakin massive seperti sekarang ini. Dalam hal mengintegrasikan kedua bidang ini sebaik harus seimbang dimana tidak mungkin apabila komunikasi yang lebih dominan ataupun sebaliknya. Apabila tidak ada keseimbangan dalam mengintegrasikan kedua bidang tersebut akan menimbulkan suatu masalah.
Definisi Komunikasi Politik
Banyak orang mendefinisikan komunikasi politik hanya pada perilaku politik, dan belum menyentuh secara substansial khususnya terkait dengan media massa. Dimana media massa sebagai tools dari komunikasi politik terkait penegakan demokrasi, kampanye dan pemilu. Pendekatan komunikasi politik dari sudut pandangan komunikasi pada umum menganalisa sebuah fenomena politik dengan teori komunikasi yang mempengaruhi khalayak pemilih seperti : teori agenda setting politik (McCombs; 1981), uses and gratification (McLeod & Becker; 1981), analisis retorika dari wacana politik (Bitzer; 1981) dan efek dari iklan politik (Kaid;1981) dalam swanson (1990) (Canggara;2016).
Meadow dalam Nimmo (2004) (Canggara; 2016) mendefinisikan komunikasi politik sebagai sebuah pertukaran informasi atau simbol yang secara sengaja disusun dan memberikan konsekuensi terhadap sistem politik. Tetapi yang menarik dari Nimmo dalam mendefinisikan komunikasi politik, disampaikan bahwa definisi komunikasi politik yang disampaikan akan memberi tekanan pada pengaturan manusia yang berada dalam kondisi konflik.
Sementara itu McNair dalam bukunya yaitu Introduction to Political Communication menjelas komunikasi politik adalah sebuah alokasi sumber daya publik yang memiliki nilai, baik nilai kekuasaan ataupun nilai ekonomi. Sementara itu komunikasi politik juga memberikan kekuasaan terhadap pembentukan undang undang ataupun aturan yang mengikat. (Canggara; 2016)
Sejalan dengan Meadow, Doris Graber menjelaskan bahwa komunikasi politik mencakup simbol-simbol bahasa seperti bahasa tubuh serta tindakan politik seperti protes, dan unjuk rasa dimana pada simbol-simbol tersebut terjadi pengirim pesan yang mengandung pesan politik kepada orang lain dengan tujuan membuka wawasan atau cara berpikir serta sikap dan tingkah laku khalayak yang nantinya menjadi target politik. (Canggara; 2016)
Oleh karena itu seharusnya komunikasi tidak hanya pada sebuah aktivitas politik yang bersifat praktis seperti pemilu, kampanye dan pengarahan massa, tetapi juga harus lebih banyak terhadap aspek persaingan teori, pendekatan agenda dan konsep dalam membangun jati diri. Hal yang tidak kalah penting juga terkait komunikasi politik dengan media massa. Sebuah pernyataan yang menarik terkait politik dan komunikasi yang dijelaskan oleh Lucian Pye yaitu tanpa jaringan (komunikasi) yang mampu memperbesar (enlarging) dan melipatgandakan (magnifying) ucapan-ucapan dalam pilihan-pilihan individual maka tidak akan ada namanya politik (Canggara;2016). Oleh karena itu politik dan komunikasi memiliki hubungan yang erat yang keduanya menempatkan komunikasi menjadi sesuatu yang fundamental dan satu ruang lingkup. Dimana dalam komunikasi politik akhirnya berfungsi sebagai informasi, mendidik, menampung masalah, dan saluran advokasi dari masyarakat.
petrus sitepu cerita 